LINGKARMALANG – Banyak keadaan yang kacau akibat dari sebuah peperangan. Bukan hanya keadaan nestapa karena ditinggal orang yang tercinta ataupun suasana yang mencekam akibat selalu dihantui oleh perasaan ketakutan diserang oleh penjajah. Kadang akibat peperangan yang berkepanjangan juga mengakibatkan pula tata administrasi kota yang porak poranda. Hal ini terbukti, dengan keadaan Propinsi Jawa Timur pada tahun 1945 hingga 1947.

Ibukota propinsi yang menjadi pusat dari segala aktifitas pemerintahan pada waktu itu harus berulangkali dipindahkan. Seperti data yang dikumpulkan oleh tim Lingkar Malang dari berbagai referansi, Ibukota Propinsi Jawa Timur pernah berpindah sebanyak 11 kali

Awal ceritanya adalah ketika pecahnya pertempuran 10 november yang sangat fenomenal terjadi di Kota pahlawan Surabaya. Pertempuran mati – matian para pejuang membela negerinya yang enggan di jajah oleh Belanda yang membonceng sekutu kala itu mengakibatkan Gubernur yang menjabat saat itu terdesak dan harus memindahkan kekuasaannya ke Sidoarjo. Tentara Belanda dan Sekutu yang tak rela dengan usaha rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan selalu mengejar dan berusaha melumpuhkan pusat Pemerintahan Jawa Timur saat itu. Akhirnya Ibukota Propinsi ini kembali berpindah kota ke Mojokerto, Kediri dan Malang.

Pada tahun 1947 tepatnya di bulan Februari pusat pemerintahan ini resmi berpindah ke Kota Malang setelah Belanda tidak mematuhi perjanjian yang telah ditandatangainya sendiri di Linggarjati untuk melakukan gencatan senjata. Bukan hanya menjadi Ibukota Propinsi sementara saat itu Kota Malang juga didapuk menjadi tuan rumah Rapat Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dengan berpindahnya Ibukota Propinsi ke Kota Malang bukan berarti serangan Belanda berhenti. Walau telah terikat dengan gencatan senjata, pasukan Belanda dengan senjata dan pakaian lengkap terus saja berusaha merangsek masuk ke Kota Malang. Sehingga pecahlah beberapa pertempuran di Kota Malang sebelum pada akhrinya Ibukota Propinsi ini terpaksa harus dipindahkan ke Kota Blitar dengan pertimbangan faktor keamanan dalam menjalankan pemerintahan. Ibukota ini setelah itu masih beberapa kali berpindah – pindah hingga pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Saat itupula Kota Surabaya kembali menjadi Ibukota Propinsi Jawa Timur. (Prasetyo.K)